Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata

By


### **Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata**


---


#### Pendahuluan


Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal berbagai cabang hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Dua di antaranya yang paling sering dibicarakan adalah **hukum pidana** dan **hukum perdata**. Keduanya sama-sama mengikat, namun memiliki perbedaan mendasar dalam objek pengaturan, subjek yang terlibat, hingga jenis sanksinya. Memahami perbedaan ini penting agar masyarakat tidak keliru ketika menghadapi suatu persoalan hukum.


---


#### Pengertian Hukum Pidana


**Hukum pidana** adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Tujuannya adalah melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban masyarakat.


Contoh: pencurian, penipuan, pembunuhan, dan korupsi.


Dasar hukumnya terdapat dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.


---


#### Pengertian Hukum Perdata


**Hukum perdata** adalah hukum yang mengatur hubungan antarindividu atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban perdata. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.


Contoh: perjanjian jual beli, warisan, perkawinan, dan utang piutang.


Dasar hukumnya terdapat dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**.


---


#### Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata


| Aspek                   | Hukum Pidana                                                      | Hukum Perdata                                             |

| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |

| **Objek yang diatur**   | Tindakan yang merugikan kepentingan umum (kejahatan/pelanggaran). | Hubungan hukum antarindividu atau badan hukum.            |

| **Tujuan**              | Melindungi masyarakat, menegakkan ketertiban umum.                | Menjamin hak-hak perdata dan kepastian hukum antar pihak. |

| **Pihak yang terlibat** | Negara vs. pelaku (Jaksa mewakili negara).                        | Individu atau badan hukum yang bersengketa.               |

| **Sanksi**              | Pidana penjara, denda, kurungan, hukuman mati.                    | Ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengembalian hak.      |

| **Proses hukum**        | Melalui aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim).              | Melalui gugatan di pengadilan perdata.                    |

| **Contoh kasus**        | Pencurian, pembunuhan, narkotika.                                 | Sengketa warisan, kontrak jual beli, perceraian.          |


---


#### Contoh Kasus Perbedaan


1. **Pidana**: A mencuri motor milik B → A bisa dipidana penjara karena melanggar KUHP.

2. **Perdata**: B menjual rumah kepada C, tetapi tidak menyerahkan rumah sesuai perjanjian → C dapat menggugat B ke pengadilan perdata.


---


#### Hubungan antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata


Dalam praktik, kedua hukum ini bisa saling berkaitan. Misalnya dalam kasus penggelapan, pelaku bisa dikenakan **sanksi pidana** (penjara) sekaligus **sanksi perdata** (mengembalikan kerugian korban).


---


#### Kesimpulan


Hukum pidana dan hukum perdata memiliki ruang lingkup, tujuan, dan sanksi yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi. Hukum pidana menjaga ketertiban umum, sementara hukum perdata melindungi hak antarindividu. Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyelesaikan masalah hukum sesuai jalurnya.


---

PT SURABAYA SOLUSI INTEGRASI - jUAL BLOG BERKUALITAS UNTUK KEPERLUAN PENDAFTARAN ADSENSE - BELI BLOG ZOMBI BERKUALITAS - HUBUNGI KAMI

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Peran Advokat dalam Membela Hak Masyarakat

By
--- ### **Peran Advokat dalam Membela Hak Masyarakat** --- #### Pendahuluan Advokat, atau sering disebut pengacara, merupakan salah satu profesi penting dalam sistem hukum. Advokat memiliki peran untuk membantu, mendampingi, dan membela hak masyarakat di hadapan hukum. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, kehadiran advokat tidak hanya sekadar profesi, tetapi juga bagian dari upaya menegakkan keadilan. --- #### Pengertian Advokat Menurut **UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang dimaksud meliputi: * Konsultasi hukum. * Bantuan hukum. * Menjalankan kuasa. * Mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. --- #### Peran Advokat dalam Membela Hak Masyarakat 1. **Memberikan Konsultasi Hukum**    Advokat memberikan nasihat atau pendapat hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, baik individu maupun badan hukum. 2. **Men...
Read more

Hukum Waris di Indonesia: Adat, Islam, dan Perdata

By
--- ### **Hukum Waris di Indonesia: Adat, Islam, dan Perdata** --- #### Pendahuluan Hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di Indonesia, hukum waris cukup unik karena terdapat **pluralisme hukum**, yaitu berlakunya lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Setidaknya ada tiga sistem hukum waris yang diakui, yaitu **hukum waris adat**, **hukum waris Islam**, dan **hukum waris perdata (KUH Perdata)**. --- #### 1. Hukum Waris Adat Hukum waris adat berlaku bagi masyarakat adat tertentu di Indonesia dan sangat beragam sesuai daerahnya. **Ciri-ciri hukum waris adat:** * Berdasarkan garis keturunan (patrilineal, matrilineal, atau bilateral). * Lebih menekankan pada kesepakatan dan musyawarah keluarga. * Tidak selalu dalam bentuk pembagian harta yang kaku, melainkan bisa dalam bentuk pengelolaan bersama. **Contoh:** * Masyarakat Batak → menganut sistem patrilineal (harta diwariskan melalui garis laki-la...
Read more

Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Sanksinya

By
--- ### **Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Sanksinya** --- #### Pendahuluan Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (**extraordinary crime**) yang merugikan keuangan negara sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi masalah serius yang diberantas melalui berbagai regulasi, termasuk **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Artikel ini membahas pengertian, jenis-jenis, dan sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia. --- #### Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. --- #### Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korups...
Read more